Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan lnformasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama pada Bab III Point C, disebutkan Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor Kementerian Agama Kab. Musi Banyuasin :

TUGAS PPID

1. Menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada portal Kementerian Agama dan Sistem Informasi PPID
2. Memelihara dan/atau memutakhirkan informasi pada portal Kementerian Agama dan Sistem Informasi PPID sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
3. Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Perangkat PPID
4. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik
5. Membuat dan menyampaikan Laporan Empat Bulanan Layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID Kementerian Agama
6. Membuat dan mengumumkan Laporan Tahunan layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Pusat
7. Melakukan Uji Konsekuensi bersama dengan PPID Unit eselon I terhadap Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik
8. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak
9. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya
10. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Agama
11. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik
12. Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik
13. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik
14. Mengkoordinasikan: pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi: informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan informasi yang wajib tersedia setiap saat; pengumpulan Informasi Publik yang Dikecualikan; pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami; pemenuhan permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik; pengklasifikasian Informasi Publik dan/atau pengubahan Pengklasifikasian Informasi Publik; permohonan keberatan di proses berdasarkan prosedur; proses layanan Informasi Publik di Kementerian Agama berjalan dengan baik

Wewenang PPID Unit Kemenag :

1. Melakukan koordinasi dengan PPID Unit terkait dalam menyelesaikan keberatan
2. Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan PPID Unit, unit teknis, dan/atau unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Agama
3. Mengusulkan kepada Atasan PPID Kementerian Agama untuk melaporkan dan/atau mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan
4. Melakukan koordinasi dengan PPID Unit eselon I Pusat dalam penyediaan Informasi Publik yang mutakhir pada portal Kementerian Agama dan situs selain portal Kementerian Agama, dan/atau Sistem Informasi PPID
5. Menetapkan Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi PPID Kementerian Agama
6. Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Uji Konsekuensi bersama dengan PPID Unit eselon I Pusat
7. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut
8. Menghadiri rapat pembahasan terkait PPID di tingkat kementerian/lembaga
9. Meminta informasi kepada PPID Unit pemilik informasi dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dikuasai oleh PPID Kementerian Agama namun dikuasai oleh PPID Unit
10.